Isu Terbesar Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Cara Mengatasinya

Sumber Gambar : https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/34/2024/02/28/4048807-Khannis-Bii-3418554362.jpg

 

Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan mengatakan bahwa pada tahun 2023 kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak mengalami perubahan besar di Indonesia, di tulis dalam berita BBC News Indonesia (bbc.com). Dalam catatan tahun 2023 masih terjadinya isu penolakan dalam Pembangunan rumah ibadah yang terdapat di sejumlah wilayah salah satunya terjadi di wilayah Jawa Timur yaitu penolakan Pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) kabupaten Magelang, Jawa Timur. Terdapat juga adanya peningkatan laporan penistaan agama dalam bentuk video yang viral di media sosial serta diskriminasi kepercayaan. Sedangkan ditegaskan oleh Kementerian Agama bahwa isu toleransi dan beragama merupakan suatu hal yang sangat kompleks dan adanya pengaruh dari beberapa faktor (bbc.com).

Isu diskriminasi dan intoleransi merupakan dua isu sosial yang sering kali terkait dan memiliki dampak yang merugikan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Intoleransi cenderung pada sikap atau perilaku yang diartikan tidak menerima perbedaan, baik secara agama, ras, suku bangsa, jenis kelamin, atau keyakinan politik. Hal tersebut dapat berupa perilaku atau prasangka negative bahkan tindakan diskriminatif terhadap individu atau kelompok yang dianggap "berbeda". Seperti halnya intolerasi dalam kasus yang terjadi pada Jemaah peribadatan doa Rosario dengan warga di jalan Ampera, Babakan Setu, Tangerang Selatan (nasional.okezone.com). Timbulnya sikap intoleransi sering kali karena minimnya pemahaman atau pengalaman yang terbatas terhadap kelompok atau individu yang berbeda. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, lingkungan keluarga, atau bahkan kebijakan pemerintah yang mendukung sikap eksklusif terhadap kelompok minoritas.

Adanya sikap intoleransi dapat menimbulkan tindakan diskriminasi Dimana tindakan tersebut merupakan perilaku yang menguntungkan satu kelompok individu sementara merugikan kelompok lain secara tidak adil. Hal ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk dalam hal akses terhadap pekerjaan, pendidikan, perumahan, layanan kesehatan, atau bahkan dalam hukum dan kebijakan publik. Tindakan diskriminasi tidak hanya didorong oleh intoleransi, namun dapat juga terjadi sebagai hasil dari sistem atau struktur yang ada di masyarakat yang secara inheren tidak adil terhadap kelompok tertentu. Biasanya tindakan diskriminasi sering dialami pada Perempuan di ranah publik. Dimana stigma ataupun stereotipe terhadap Perempuan masih terjadi karena memiliki beban domestik, berbeda dengan laki-laki.

Dua isu sosial diatas memberikan dampak yang tidak hanya merugikan individu yang menjadi sasaran, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dampaknya bisa berupa polarisasi sosial, ketegangan antarkelompok, atau bahkan konflik berskala besar dalam beberapa kasus.

Untuk mengatasi masalah ini, pendidikan yang lebih baik tentang nilai-nilai inklusifitas, penghargaan terhadap keberagaman, dan kesetaraan sangat penting. Kebijakan publik yang menghapuskan diskriminasi dan mempromosikan keadilan juga diperlukan, bersama dengan langkah-langkah hukum yang keras terhadap tindakan diskriminatif. Berikut beberapa cara untuk mengatasinya:

1.      Pendidikan dan Kesadaran

Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati perbedaan agama dan keyakinan. Ini dapat dilakukan melalui kurikulum sekolah yang inklusif dan program pendidikan informal.

2.      Penegakan Hukum

Memastikan penegakan hukum yang adil terhadap kasus-kasus intoleransi agama atau diskriminasi berdasarkan keyakinan. Ini mencakup memberlakukan hukuman yang tegas bagi pelaku intoleransi.

3.      Dialog Antaragama

Mendorong dialog antaragama dan antarkeyakinan untuk membangun pemahaman dan toleransi. Inisiatif ini dapat dilakukan melalui forum-forum lokal, kegiatan komunitas, atau dialog formal antaragama.

4.      Perlindungan Terhadap Minoritas

Memperkuat perlindungan hukum dan keamanan bagi minoritas agama. Hal ini termasuk menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan beribadah tanpa takut akan gangguan atau kekerasan.

5.      Peran Pemerintah

Mendorong pemerintah untuk menjadi mediator dan fasilitator dalam mengatasi konflik antaragama. Pemerintah juga harus berperan aktif dalam mempromosikan toleransi dan menghentikan penyebaran sentimen intoleransi melalui kebijakan yang inklusif.

6.      Media dan Komunikasi

Menggunakan media dan platform komunikasi untuk mengedukasi dan mempromosikan toleransi agama. Media sosial juga bisa dimanfaatkan untuk membangun kesadaran dan mendorong dialog yang positif.

7.      Partisipasi Masyarakat Sipil

Mendukung peran organisasi masyarakat sipil dalam mempromosikan toleransi agama dan memonitor kasus intoleransi. Ini termasuk LSM, kelompok keagamaan moderat, dan aktivis hak asasi manusia.

8.      Kerjasama Internasional

Membangun kerjasama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam mempromosikan kebebasan beragama dan melawan intoleransi.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan menghormati kebebasan beragama serta berkeyakinan bagi semua warganya.